• Document: BAB IV BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA
  • Size: 153.41 KB
  • Uploaded: 2019-05-18 01:16:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB IV BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA Deskripsi Singkat Topik : Pokok Bahasan : Bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Waktu : 1 (satu) kali tatap muka pelatihan (selama 100 menit) Tujuan : Praja dapat memahami bentuk – bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa Metode : Ceramah A. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban di Tingkat Desa Laporan Pertanggungjawaban di tingkat desa meliputi : 1. Laporan Kepala Desa 2. Laporan Keuangan BPD. Ad. 1). Laporan Kepala Desa Laporan Kepala Desa meliputi LPPD Kepala Desa, LKPJ Kepala Desa dan Penginformasian LPPD kepada masyarakat (IPPDes). a) LPPD Kepala Desa, meliputi : 1). LPPD Akhir Tahun Anggaran; LPPD Kepala Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2). LPPD Akhir Masa Jabatan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa berisi : (a) Ringkasan Laporan tahun-tahun sebelumnya; -56- (b) LPPD sisa masa jabatan yang belum dilaporkan; (c) Hasil Yang dicapai, dan yang belum dilaksanakan; (d) Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. Bupati/Walikota selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Desa diterima wajib memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa laporan telah diterima. Selanjutnya Bupati/Walikota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa, melakukan evaluasi terhadap LPPD Kepala Desa. Sedangkan untuk untuk pelaksanaan evaluasi laporan Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Ruang Lingkup LPPD, meliputi : a. Urusan pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa; Muatan Laporan Kepala Desa, meliputi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Materi Laporan Kepala Desa Bidang Urusan Pemerintahan berdasarkan hak asal usul Desa, meliputi: 1) Ringkasan Rencana Kerja Perangkat Desa, kerangka ekonomi desa, prioritas pembangunan desa, rencana kerja, pendanaan dan kekayaan desa. 2) Penyelenggaraan urusan mencakup : a) Pelaksanaan Kegiatan; b) Tingkat pencapaian; c) Satuan Pelaksana kegiatan Desa; d) Data Perangkat Desa; e) Alokasi dan realisasi anggaran; f) Sarana dan prasarana yang digunakan; g) Permasalahan dan penyelesaian. -57- b. Urusan pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota; Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi: 1) bidang pertanian dan ketahanan pangan; 2) bidang pertambangan dan energi serta sumber daya mineral; 3) bidang kehutanan dan perkebunan; 4) bidang perindustrian dan perdagangan; 5) bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah; 6) bidang penanaman modal; 7) bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 8) bidang kesehatan; 9) bidang pendidikan dan kebudayaan; 10) bidang sosial; 11) bidang penataan ruang; 12) bidang pemukiman/perumahan; 13) bidang pekerjaan umum; 14) bidang perhubungan; 15) bidang lingkungan hidup; 16) bidang politik dalam negeri dan administrasi publik; 17) bidang otonomi desa; 18) bidang perimbangan keuangan; 19) bidang tugas pembantuan; 20) bidang pariwisata; 21) bidang pertanahan; 22) bidang kependudukan dan catatan sipil; 23) bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dan pemerintahan umum; 24) bidang perencanaan; 25) bidang penerangan/informasi dan komunikasi; 26) bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; -58- 27) bidang keluarga berencana dan keluarga Sejahtera; 28) bidang Pemuda dan olah raga; 29) bidang bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 30) bidang statistik, dan 31) bidang arsip dan perpustakaan. Materi Laporan Kepala Desa bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten/Kota, meliputi: 1) Pelaksanaan Kegiatan; 2) Tingkat pencapaian; 3) Satuan Pelaksana kegiatan Desa; 4) Alokasi dan realisasi anggaran; 5) Sarana dan prasarana yang digunakan; 6) Permasalahan dan Penyelesaian; c. Tugas pembantuan; Muatan Laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi: 1) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah 2) tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah provinsi c. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten/Kota Materi Laporan Kepala Desa bidang tugas pembantuan, meliputi: 1) Dasar Hukum; 2) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; 3) Pelaksanaan Kegiatan; 4) Realisasi Pelaksa

Recently converted files (publicly available):