• Document: BAB II PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI
  • Size: 413.71 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 14:45:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB II PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MELALUI VIDEO KONFERENSI C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Organ PT terdiri dari RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan adalah RUPS. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk menghadiri RUPS. UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur tentang ketentuan yang menegaskan hak tersebut. Begitu juga dalam Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya disebut AD, mengatur ketentuan perseroan harus mengadakan RUPS paling tidak satu kali dalam setahun. Pada dasarnya pemegang saham melakukan kontrol atas jalannya kepengurusan perseroan yang dilakukan Direksi. Pada UUPT sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 menganut pandangan klasik tentang kedudukan ketiga organ PT tesebut yakni kedudukannya berjenjang, dimana RUPS sebagai organ tertinggi. 43 Tetapi menurut pandangan institusional, kedudukan ketiga organ tersebut tidak berjenjang serta tidak sederajat dan tidak ada satu organ lebih tinggi dari organ lain. 44 Menurut Pasal 1 angka 4 jo Pasal 75 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, RUPS sebagai organ PT 43 Rudi prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, h. 22. 44 Man S Sastrawijaya Dan Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang, Alumni, Bandung, 2008, h. 20. Universitas Sumatera Utara mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris namun dalam batas yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan/atau AD Perseroan. AD merupakan bagian dari Akta Pendirian PT dan hukum positif bagi PT tersebut yang apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat PT menjadi batal. 45 Sebagai bagian dari Akta Pendirian, AD memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus. Berdasarkan Pasal 15 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 AD memuat sekurang- kurangnya : 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan. 2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Jangka waktu berdirinya perseroan. 4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor. 5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham. 6. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris. 7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS. 8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris. 9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Dalam prakteknya apabila hendak mendirikan sebuah PT para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris, dan selanjutnya Notarislah yang akan memformulasikan atau merumuskan semua keinginannya dan kemudian dituangkan dalam Akta. Sehubungan dengan hal ini, biasanya notaris telah menyiapkan suatu konsep yang sebahagian sudah baku dan kemudian ditambah serta diubah sesuai 45 I.G. Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 9. Universitas Sumatera Utara dengan kebutuhan yang dihadapi, baik merupakan hal-hal khusus yang merupakan kehendak para pendiri yang masih dimungkinkan atau sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dirumuskan oleh Notaris menjadi suatu naskah yang secara hukum adalah benar dan sah. Dalam proses pendiriran PT hal yang substansi untuk dijadikan perhatian adalah Anggaran Dasar perseroan dimana Anggaran Dasar pada awalnya merupakan suatu Akta Pendirian yang disepakati oleh para pendiri, untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa : a. AD merupakan bagian dari Akta Pendirian PT. b. Sebagai bagaian dari akta pendirian, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam AD, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham dan pengurus perseroan. c. AD perseroan baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Kenyataan bahwa AD merupakan aturan main dalam Perseroan diperkuat oleh ketentuan Pasal 4 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi : Terhadap Perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Perundang undangan lainnya termaksud didalamnya asas itikad baik, asas kepantasan dan asas kepatutan dalam menjalanka

Recently converted files (publicly available):