• Document: Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia
  • Size: 888.23 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 14:35:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia Jakarta, 2005 Kata Pengantar Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, telah berhasil disusun Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi, yang dapat memayungi pelaksanaan upaya seluruh komponen kesehatan reproduksi di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu rekomendasi dari pertemuan-pertemuan Komisi Kesehatan Reproduksi yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Penyusunan dokumen ini telah melibatkan secara-bersama-sama dari seluruh komponen kesehatan reproduksi baik lintas program maupun lintas sektor. Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi ini terdiri dari sebelas bab, dimana selain berisikan tentang kebijakan dan strategi umum serta kebijakan dan strategi komponen, juga memuat tentang peran sektor terkait, desentralisasi, kerjasama internasional, indikator untuk memantau kemajuan program, monitoring dan evaluasi, serta pendanaan. Disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi ini, yakni BKKBN, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dr. Alex Papilaya, MPH dan para Pengelola Program Daerah serta Departemen Kesehatan. Penghargaan dan ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada UNFPA yang telah memberikan kontribusi dalam keseluruhan proses penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi ini melalui program bantuan hibah UNFPA siklus ke-6. Saran dan masukan untuk perbaikan sangat diharapkan, guna lebih sempurnanya dokumen ini. Jakarta, April 2005 Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Selaku Ketua Komisi Kesehatan Reproduksi Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH I MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Sambutan Menteri Kesehatan RI Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada tim lintas sektor yang telah berhasil menyusun kebijakan dan strategi nasional kesehatan reproduksi di Indonesia yang dapat menjadi cermin kerjasama dan koordinasi yang baik antar departemen di lingkungan pemerintah pusat. Kesepakatan Internasional dalam International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo1994, paradigma baru kesehatan reproduksi telah merubah orientasi yang semula manusia merupakan obyek dalam upaya pengendalian kependudukan sekarang manusia menjadi subyek. Indonesia sebagai salah satu negara yang menyepakati paradigma baru tersebut telah melakukan berbagai upaya agar pelaksanaan program kesehatan reproduksi dapat berjalan secara optimal. Sejak dilaksanakannya Lokakarya Nasional Kesehatan Reproduksi pada tahun 1996 di Jakarta, telah diidentifikasi peran dan tugas tiap sektor yang terlibat dalam upaya kesehatan reproduksi. Di dalam proses pelaksanaan upaya kesehatan reproduksi tidak dapat dibantah lagi perlunya kerjasama lintas sektor, baik institusi pemerintah maupun non-pemerintah/lembaga swadaya masyarakat. Namun harus diakui pula bahwa selama ini masih ditemukan hambatan dan permasalahan yang terkait dengan kerjasama dan koordinator antar departemen dan institusi terkait, karena belum adanya kesatuan kebijakan dan strategi pelaksanaan kesehatan reproduksi. III Saya menyambut gembira dengan tersusunnya “Kebijakan dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia” ini. Kebijakan dan strategi nasional ini adalah sebagai acuan dasar bagi semua penyelenggara upaya kesehatan reproduksi baik bagi institusi pemerintah/departemen ataupun non-pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam penerapannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Semoga dengan adanya kesatuan gerak dalam upaya kesehatan reproduksi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan program kesehatan reproduksi dapat lebih baik dan mantap, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Jakarta, April 2005 Menteri Kesehatan RI Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) IV MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA JALAN MERDEKA BARAT 15 TELP. 3805563 - 3842638 FAX. 3805562 - 3805559 JAKARTA 10110 Sambutan Hak dan Kesehatan Reproduksi baru mendapat perhatian khusus setelah dilaksanakannya Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan (International Conference on Population and Development atau ICPD) di Kairo pada tahun 1994 yang kemudian dilanjutkan dalam Konferensi Pere

Recently converted files (publicly available):