• Document: BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPABEANAN
  • Size: 301.47 KB
  • Uploaded: 2019-05-18 01:31:27
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPABEANAN A. Pengertian, Peranan dan Tujuan Hukum Pabean Mengingat dengan perkembangan aktivitas ekonomi dunia khususnya perdagangan barang, maka diperlukan adanya aturan-aturan hukum dibidang kepabeanan dan cukai yang dapat menangani perkembangan perdagangan internasional khususnya pada ekspor dan impor sesuai dengan kemajuan dunia di era global dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional maka disusunlah ketentuan Undang-undang Kepabeanan yang mana isinya sesuai dengan perjanjian pokok mengenai perdagangan dan tarif perdagangan internasional. Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, sejak kemerdekaan hingga tahun 1994 Undang-undang kepabeanan nasional belum dapat dibentuk sehingga Indische Tarief Wet (Undang-undang Tarif Indonesia) Staatsblad Tahun 1873 Nomor 35, Rechten Ordonnantie (Ordonansi Bea) Staatsblad Tahun 1882 Nomor 240, dan Tarief Ordonnantie (Ordonansi Tarif) Staatsblad Tahun 1910 Nomor 628 masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Meskipun terhadap ketiga peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan perubahan dan penambahan untuk menjawab tuntutan pembangunan nasional, karena perubahan tersebut bersifat partial dan tidak mendasar serta berbeda falsafah yang melatarbelakangi, perubahan dan penambahan tersebut belum dapat memenuhi tuntutan dimaksud sehingga perlu dilakukan pembaruan. 22 Kalau kita perhatikan ada beberapa alasan yang menjadi titik berat pertimbangan sehingga tidak diberlakukannya lagi peraturan perundang-undangan pabean produk kolonial Belanda. Karena peratuan kolonial dirasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman kini yang tak sesuai dengan alam kemerdekaan dan globalisasi karena belum mengakomodir peraturan mengenai bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, pengendalian ekspor-impor atas barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Audit, Penyidikan dan lain sebagainya. Di samping itu, ada beberapa ketentuan kepabeanan nasional yang tidak diadopsi lagi dalam Undang-undang Kepabeanan Kolonial Belanda antara 22 Republik Indonesia, Undang‐Undang No.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Penjelasan, Umum, Alinea I. lain kewenangan Bea Cukai dalam mengontrol barang antar pulau dan dipersempitnya pengertian penyelundupan serta tidak lagi membedakan terminologi kewajiban dan persyaratan. Dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang didalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan Kewajiban Pabean sebagai kewajiban kenegaraan yang mencerminkan peran serta anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran Bea Masuk, maka peraturan perundang-undangan kepabeanan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang, dan dokumen, penerimaan Bea Masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia selalu menghendaki wujud nyata dari sistem hukum nasional yang mengabdi pada kepentingan nasional dan yang bersumberkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang bunyinya “Indonesia adalah negara hukum”. Memberikan pemahaman yakni: 1. Berlakunya asas legalitas atau konstitusional atau asas supremasi hukum; 2. Menjamin dan melindungi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia; 3. Adanya peradilan dan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka yang mampu menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan yang apabila terjadi suatu perkara sengketa atau pelanggaran hukum dalam masyarakat. 23 Bertitik tolak dari pemikiran sebagai negara hukum itulah dan keinginan pemerintah yang menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional, bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, maka sesuai perkembangan hukum nasional dibentuklah Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, diharapkan mampu untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. 23 Ferry Saputra, http://ferryjr.blogspot.com/2012/04/share-peranan-bea-dan-cukai- dalam.html diakses pada 13 Februari 2015. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang ini mampu untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penind

Recently converted files (publicly available):