• Document: NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG Jakarta, 2005 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM PENGANTAR UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan ...
  • Size: 1.36 MB
  • Uploaded: 2019-10-06 19:30:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG J a k a r ta , 20 0 5 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang PENGANTAR UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, penataan ruang diyakini sebagai pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilandasi oleh Undang- Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Dengan penataan ruang diharapkan dapat terwujud ruang kehidupan masyarakat yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan. Tetapi hingga saat sekarang kondisi yang tercipta belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi, terutama semakin meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor; semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas dan perumahan kumuh, serta semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan; kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan terhadap tekanan jumlah penduduk; dan kurang seimbangnya pembangunan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Berbagai tantangan tersebut mencerminkan bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 belum efektif terutama dalam memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan penataan ruang dalam penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan. i Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang Untuk itu disepakati perlu dilakukan penyempurnaan terhadap substansi pengaturan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang ini memuat hal-hal pokok pembaharuan pengaturan penataan ruang dengan sistematika seperti tertuang dalam Bab-bab Naskah Akademik ini. Naskah Akademik diawali dengan pendahuluan yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, metode pendekatan, ruang lingkup, dan hasil yang diharapkan dari penyusunan Naskah Akademik. Dituangkan pula hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan penataan ruang sejak pemberlakuan Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, meliputi hasil penyelenggaraan penataan ruang yang telah dicapai, dan tantangan- tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang. Tantangan tersebut terutama masih adanya ekses dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, permasalahan pengembangan wilayah termasuk perkotaan, permasalahan lingkungan hidup, penegakan hukum dan koordinasi antar-lembaga terkait penataan ruang, kinerja penataan ruang lintas batas administrasi, peran masyarakat dalam penataan ruang, rumusan norma yang masih sulit diterapkan, maupun belum terdapatnya sanksi atas pelanggaran tata ruang. Dihadapi pula permasalahan masih lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (administrasi), kesinkronan terhadap peraturan perundang-undangan lain, dan kejelasan perbedaan muatan RTRWN, RTRWP, dan RTRWKab./RTRW Kota. Selanjutnya diuraikan pokok – pokok keterkaitan RUU Tentang Penataan Ruang dengan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu terhadap bidang pertanahan, pengelolaan lingkungan hidup, pemerintahan daerah, pertahanan negara, kehutanan, perumahan dan permukiman, bangunan gedung, sumber daya air, jalan, sistem perencanaan pembangunan nasional, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, benda cagar budaya, dan lalu lintas dan angkutan jalan. Mempertimbangkan berbagai hal tersebut, dirasakan urgensi penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Untuk itu dituangkan konsepsi pengaturan penyelenggaraan penataan ruang yang dituangkan meliputi hakikat ruang, konsep dasar penyelenggaraan penataan ruang dan berbagai ii Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penataan Ruang aspek yang perlu dikembangkan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Aspek tersebut meliputi pengelompokan penataan ruang; integrasi pengaturan ruang laut, ruang darat, dan ruang udara; kewenangan penyelenggaraan penataan ruang; pengaturan pengelolaan pengembangan wilayah; pengaturan pengelolaan kawasan perkotaan; alternatif arah pengembangan kelembagaan; konsep peran masyarakat dalam penataan ruang; penegakan hukum di bidang penataan ruang melalui pengaturan sanksi penerapan zoning regulation, dan standar pelayanan minimal; maupu

Recently converted files (publicly available):