• Document: BAB I KETENTUAN UMUM. Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
  • Size: 2.58 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 13:38:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

4. Keputusan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Memperhatikan : 1. WMO-N0.8/2010, Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation; 2. IASPEI - Vol.1/2002, New Manual Seismological Observatory Practice (NMSOP); 3. IAGA-1996, Guide for Magnetic Measurements And Observatory Practice; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG STANDAR TEKNIS DAN OPERASIONAL PEMELIHARAAN PERALATAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Peralatan Pengamatan yang selanjutnya disebut peralatan adalah alat atau sistem untuk mengamati unsur meteorologi, klimatologi, atau geofisika yang dioperasikan di stasiun pengamatan dan/atau yang difungsikan sebagai peralatan cadangan. 2. Petugas Pemeliharaan adalah sumber daya manusia yang melaksanakan pemeliharaan peralatan. 3. Pemilik Stasiun adalah Badan, instansi pemerintah yang lain, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, atau lembaga lainnya yang memiliki stasiun. -2- 4. Penanggung jawab Stasiun adalah Badan, instansi pemerintah yang lain, pemerintah daerah, badan hukum Indonesia, atau lembaga lainnya yang memiliki stasiun yang bertanggung jawab terhadap operasional dan peralatan pengamatan. 5. Pemeliharaan Berkala adalah pemeliharaan yang dilakukan secara berkala. 6. Peralatan Cadangan adalah peralatan yang diperuntukkan sebagai pengganti peralatan yang rusak. 7. Suku cadang peralatan adalah komponen dan/atau bagian dari peralatan. 8. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kemeterian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. BAB II PEMELIHARAAN PERALATAN Pasal 2 (1) Badan atau instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat wajib memelihara Peralatan sesuai dengan : a. standar teknis pemeliharaan Peralatan; dan b. standar operasional pemeliharaan Peralatan. (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemeliharaan Berkala; dan/atau b. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Pasal 3 (1) Badan bertanggungjawab atas pemeliharaan Peralatan milik Badan yang dipasang pada stasiun pengamatan milik instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat sesuai standar teknis pemeliharaan Peralatan. -3- (2) Instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat bertanggungjawab atas pemeliharaan Peralatan milik Badan yang dipasang pada stasiun pengamatan milik instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, badan hukum, dan masyarakat sesuai standar operasional pemeliharaan Peralatan. (3) Standar operasional pemeliharaan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kebersihan, keamanan, persyaratan lingkungan dan waktu pelaksanaan pemeliharaan. Pasal 4 Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh pihak lain yang mempunyai keahlian di bidang pemeliharaan peralatan berdasarkan perjanjian kerjasama. Pasal 5 Biaya pemeliharaan Peralatan dibebankan kepada pemilik Peralatan. BAB III JENIS PERALATAN Pasal 6 (1) Peralatan dikelompokan menjadi : a. peralatan meteorologi; b. peralatan klimatologi; atau c. peralatan geofisika. (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan cara kerjanya dikelompokkan menjadi : a. peralatan sederhana mekanik (konvensional); b. peralatan sederhana elektronik (otomatis); atau c. peralatan teknologi canggih (modern). -4- Pasal 7 (1) Peralatan Ina TEWS merupakan suatu sistem yang terdiri dari peralatan canggih (modern) dan jaringan. (2) Ketentuan mengena

Recently converted files (publicly available):